Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kaltara menyampaikan bahwa provinsi ini memiliki potensi pertanian yang sangat besar, namun memerlukan dukungan dari seluruh lapisan pemerintah — baik pusat, provinsi, kabupaten, hingga masyarakat tani — untuk mencapai swasembada pangan. Badan Urusan Logistik (Bulog) juga menyatakan kesiapan mereka dalam menyerap gabah petani lokal, sejalan dengan upaya optimalisasi lahan dan cetak sawah yang sedang dijalankan.

Menteri Pertanian menyambut positif hal tersebut dan menyatakan siap memberikan dukungan melalui program Brigade Pangan. Program ini meliputi bantuan alat pertanian pra-panen dan pelatihan, dengan target optimalisasi lahan seluas 10.000 hektar dan 7.000 hektar cetak sawah yang tersebar di empat kabupaten.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian juga menantang para kepala daerah untuk mengubah status Kaltara dari pengimpor beras — yang selama ini mengandalkan pasokan dari Sulawesi — menjadi daerah pengekspor beras dalam waktu enam bulan ke depan. Tantangan tersebut disambut positif oleh seluruh pimpinan daerah, yang menyatakan sangggupannya untuk mendukung program swasemba pangan.

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, juga menegaskan kesiapan daerahnya untuk mengambil bagian dalam tantangan tersebut. Ia juga meminta dukungan Menteri Pertanian dalam menyelesaikan regulasi terkait lahan sawah yang masih termasuk dalam kawasan hutan KBK, agar potensi lahan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa Program Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Terpadu (PESAT) milik Kabupaten Malinau siap bersinergi dalam mewujudkan misi kemandirian pangan ini.